Karawang- Dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi KPK untuk Pemerintah Kabupaten Karawang yang diantaranya mewajibkan Pemkab Karawang untuk menerapkan single salary bagi seluruh PNS yang sebenarnya harus sudah diterapkan sejak tahun 2018, namun mengingat berbagai sudut pandang hal ini baru bisa diterapkan tahun ini, yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Ilustrasi Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid mengatakan THR dan TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bekasi dicairkan April periode 10 hari sebelum Lebaran. TRIBUNBEKASI.COM - Tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS di Pemerintah Kabupaten Bekasi dicairkan pada April periode 10 hari sebelum Lebaran. Bandung Tabel Remunerasi Kab. Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan peraturan Bupati Bandung No. 21 Tahun 2009 yang mengatur tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. (TPP). Tambahan penghasilan PNS dan CPNS yang didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan diberikan kepada pemangku jabatan Struktural, Fungsional dan Umum KamiPNS Daerah Kabupaten Trenggalek yang bekerja khususnya di Sekolah sudah lama mendengar berita tentang remunerasi yang di dalamnya membahas tentang tunjangan kinerja PNS/ASN, namun sampai saat ini belum menerima atau belum ada tanda-tanda di realisasinya hal tersebut, saya berharap mudah-mudahan Kabupaten Trenggalek segera bisa mewujudkan / merealisasikan tunjangan kinerja bagi para BEPAS KARAWANG - Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kabupaten Karawang menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah merealisasikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh pengawas sekolah/madrasah di bawah Disdikpora Karawang mulai dari pengawas SD, SMP maupun Pengawas PAI Karawang. "Saya mewakili seluruh pengawas sekolah rendah diberikan TPP sebesar 50 % selama 7 (Tujuh) bulan dari besaran TPP Kelas Jabatan baru dan 3. pembebasan dari jabatan, diberikan TPP sebesar 50 % selama 8 (Delapan) bulan dari besaran TPP kelas jabatan baru yang diampunya. (2) Pegawai yang tidak memperoleh tambah€in penghasilan, adalah : a. 8etlTNV. Pemerintah Provinsi Papua resmi meluncurkan e-TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai berbasis elektronik. Peluncuran dilakukan Gubernur Lukas Enembe disela-sela Rapat Kerja Daerah Rakerda 2018, Rabu 7/2, di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II peluncuran, Lukas mengatakan sistem ini dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara ASN. Diharapkan pula mampu memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat secara optimal. “Sebab TPP sendiri dapat ditinjau dari dua sisi, mulai dari kehadiran dan beban kerja ASN. Dimana dari kehadiran juga menjadi indikator yang penting untuk dinilai,” sebut katakan, dengan diberlakukan TPP, diharapkan Aparatur Sipil Negara ASN dapat meningkatkan pelayanan publik. Selain meningkatkan pelayanan publik, pemberlakuan TPP dipastikan memacu dispilin dan kinerja ASN, sebab dua hal itu akan menjadi pertimbangan untuk menghitung nilai penghasilan yang akan diterima pegawai.“Dimana dari segi kedisiplinan, pegawai nantinya dituntut hadir dan melakukan absensi pada pukul WIT Wit dan Wit saat pulang kerja. Sehingga nanti yang tentukan besaran gaji seorang ASN itu, dirinya sendiri. Namun persentasenya, 50 persen kinerja dan 50 persen disiplin. Contohnya saya dengan pak pegawai lainnya, dimana mereka bisa menerima penghasilan lebih besar”. “Alasannya karena ada hal-hal tertentu yang dia kerjakan di luar jam kantor, sehingga penghasilannya lebih tinggi. Dengan demikian, TPP ini memacu pegawai untuk tidak sekedar hadir di kantor tetapi harus ada kerjanya, sekecil apa pun itu,” terang diketahui, sistem e-TPP nantinya digunakan berdasarkan kelas jabatan dari masing-masing ASN. Mulai dari kelas 1 sampai kelas jabatan 15, dimana kelas 1 hingga kelas 7 pejabat pelaksana, yang memiliki jabatan atau ada tugas yang diberikan. Kelas 8 keatas dari Eselon 4 hingga Eselon 1A Sekda, sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. SEMANGGI - Dana tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN di Pemkab Karawang, pada bulan Januari dan Februari 2021, dipotong sebesar 5 persen tanpa pemberitahuan dan persetujuan para ASN. Pemotongan TPP itu dilakukan untuk dana bantuan bagi korban banjir yang sempat terjadi di Karawang. Tercatat sedikitnya ada orang ASN Pemkab Karawang yang dana TPP-nya dipotong. Atas hal ini sejumlah aktivis anti korupsi di Karawang dan Jakarta menilai pemotongan TPP ASN oleh Pemkab Karawang secara sepihak dapat menyeret pihak-pihak terkait dan Bank BJB Cabang Karawang, sebagai instansi yang melakukan pemotongan TPP . Sebab pemotongan itu dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan tidak melalui proses serta payung hukum yang berlaku. Ini jelas bertentangan dengan norma-norma rasa keadilan sebagai warga negara. Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Rahmat Gunadi mengadukan skandal pemotongan TPP ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Selasa 30/3/2021. Pengaduan ditujukan kepada Kepala Kejari Karawang Cq Kasi Pidsus perihal Laporan Informasi. Dalam laporan tersebut, Rahmat Gunadi menyatakan bertindak atas diri sendiri, melaporkan perbuatan melawan hukum atas pemotongan dana TPP secara sepihak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam laporan itu, Rahmat Gunadi juga menceritakan pemotongan dana TPP terjadi pada tanggal 25 Maret 2021 terhadap Rek Bank BJB sebesar Rp atau sebesar 5 persen dari jumlah TPP Gunadi per bulan. Gunadi mengatakan, pemotongan itu dilakukan pihak BJB secara sepihak dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik rekening. "Saya tidak tahu ada pemotongan, tiba-tiba saya cek rekening, TPP saya berkurang dipotong lima persen," jelasnya. Baca juga Aneka Batik hingga Olahraga Ekstrem Dinilai Sandi Jadi Modal Kebangkitan Pariwisata Tanjung Lesung Tak hanya Gunadi, menurutnya semua pegawai di lingkungan Pemkab Karawang juga mengalami pemotongan TPP dan telah menjadi buah bibir yang viral di kalangan ASN Pemkab Karawang. "Jadi bukan hanya saya, semua pegawai di Pemkab Karawang, TPP-nya juga dipotog secara sepihak," jelasnya.

besaran tpp kabupaten karawang